Krisis BBM Kok Bisa (?)

Juni 1885, didaerah Telaga Said dekat Pangkalan Berandan Sumatera Utara, Royal Deutch atau Shell Group untuk pertama kalinya mengeksplorasi minyak mentah dari perut bumi Indonesia. 85 tahun kemudian seiring terjadinya Oil Booming, Indonesia memperoleh keuntungan besar dari produksi emas hitamnya. Dengan kapastitas produksi ditahun 1973 sebesar 1,3 jt barel perhari, Indonesia bisa mengekspor minyak mentah seharga US $ 8 perbarel. Lalu secara resmi ditahun 1962 , Indonesia diproklamirkan sebagai salah satu negara pengekspor minyak mentah (OPEC). Dengan kekuatan minyak bumi dan gas, Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara bersama Malaysa dan Thailand diera itu.

120 tahun kemudian

Pertengahan Juni 2005 lalu, lebih dari setengah penduduk negara ini terhenyak tidurnya, tersadar karena BBM sulit ditemukan. Antrian kendaraan bermotor selama berjam-jam, dihiasi wajah-wajah khawatir karena takut tidak kebagian BBM, menjadi pemandangan rutin di SPBU yang berlabelkan Pertamina. Pemandangan tak lazim ini dipicu satu peristiwa nasional, yaitu kelangkaan BBM dinegara yang konon disebut salah satu sumber cadangan minyak bumi di muka bumi ini.

Karena tak lazim, Pertaminapun tidak mau disalahkan, Dirut Pertamina Widya Purnama melemparkan kesalah kepada Departemen Keuangan. Dengan dalih Depkeu terlambat membayarkan biaya subsisi BBM pada tanggal 13 Juni 2005. Pertamina lalu beralasan tidak bisa membongkar 2,3 juta barel BBM kebutuhan 3 - 4 hari stock nasional. Depkeu juga berlaku sama, balik menyalahkan Pertamina yang tidak becus mengelola manajemen. Barulah setelah Sugiharto, Menteri Negara BUMN, menyatakan tidak benar terjadi krisis BBM, polemik antara Pertamina dan Depkeu sedikit mulai tidak terdengar. Namun tetap saja, antrian panjang masih menghiasi kota-kota di Nusantara .

Permasalahan ini sudah diprediksikan awal tahun 1980, yakni Indonesia akan menjadi negara pengimpor BBM diawal tahun 2000 (kompas,11/7). Salah satu penyebapnya karena proses pencarian ladang minyak baru (eksplorasi) tidak dilakukan seiring berkurangnya kapasitas ladang minyak yang lama. Disisi berbeda, jumlah konsumsi BBM Indonesia terus meningkat, tahun 1999 sebanyak 50,78 juta kiloliter (kl); tahun 2000 menjadi 54,82 juta kl lebih; tahun 2001 naik menjadi hampir 55,90 juta kl; tahun 2002 hampir 57,80 juta kl; tahun 2003 naik menjadi 61,03 juta kl; dan tahun 2004 diperkirakan akan mencapai 60,14 juta kl (Kompas, 25/5). Jika dikalkusaikan keangka barel (1 barel = 159 liter), maka kebutuhan BBM Indonesia mencapai angka 1,051 juta barel perhari.

Memang angka produksi minyak mentah Indonesia 1,3 juta barel perhari, masih diatas jumlah kebutuhan domestik. Hanya saja dari 1,3 juta barel itu, 35 persen merupakan bagian kontraktor minyak asing sehingga produksi minyak mentah Indonesia hanya 650.000 barel per hari. Namun untuk memenuhi kebutuhan 1,052 juta barel itu, pemerintah memilih mengimpor 400.000 barel perhari. Konon, impor dilakukan semata-mata atas pertimbangan teknis pemrosesan dan efesiensi.Sebaliknya, minyak mentah Indonesia lebih menguntungkan diekspor ke Jepang atau negara lain (kompas,11/7).

Dengan beraneka ragam teori yang dihubungkan dengan kenaikan harga minyak mentah dipasar Internasional. Ditambah lagi dengan strategi menyalahkan penduduk Indonesia yang boros energi, pemerintah mencoba mengalihkan persoalan kelangkaan BBM sebagai kesalahan "bersama". Dibungkus Inpres No.10/2005 tentang pengehematan energi, upaya sismatis itu hampir berhasil menjauh publik dari pertanyaan sederhana : Kenapa pemerintah gagal mengantisipasi penurunan produksi minyak mentah (?). Bukankah pemerintahan ini seharusnya sudah tahu berapa jumlah produksi minyak mentah nasional dan pemerintahan ini juga seharusnya sudah mampu memprediksi laju kenaikan kebutuhan BBM dalam negeri (?).

Kepanikan pemerintahan SBY

"Ironisnya dalam menyikapi krisis BBM, pemerintah selalu mencari alasan pembenaran agar terhindar dari sorotan publik, yang ujung-ujungnya menyalahkan rakyat karena tidak hemat BBM" ujar pengamat pembangunan Unand Padang Prof.DR.Ir.H Muchlis Mucthar (Medan Bisnis, 11/7). Inpres No.10/2005 tentang penghematan energi, tidak lebih kebijakan parsial yang tambal sulam, dan tidak akan membantu banyak dalam mengatasi persoalan krisis BBM. Orang awam pun pasti tahu, jika produksi menurun maka pilihannya tinggal menambah.Caranya mengimpor atau mengeksplorasi landang minyak baru atau mencari energi alternatif.

Pilihan mengimpor merupakan solusi jangka pendek. Jangka panjangnya pilihan logis jatuh pada upaya pemaksimalan eksplorasi minyak bumi dan pencarian sumber energi alternatif baru, semisal pemanfaatkan gas alam dan sinar matahari.

Tampaknya pemerintah belum serius, untuk mengatasi krisis BBM, yang bisa saja berubah menjandi krisis energi, menimbulkan kecemawasan besar.Belum lagi pendistribusian BBM yang masih sering mengalami kebocoran, akibat penyelundupan yang sampai sekarang tidak mampu diberantas. Sehingga wajar jika banyak orang mulai meragukan kemampuan pemerintahan SBY .

Sembari menunggu kebijakan pemerintah, barangkali ada baiknya kita mulai berlatih berjalan kaki atau bersiap menggunakan dokar sebagai angkutan pribadi. Karena siapa tahu esok lusa BBM langka untuk selamanya. Karena untuk memprediksikan laju pengunaan BBM saja pemerintahan SBY ini sudah panik (?) ***