Fantastis, Gaikindo Auto Expo (GAE) 2005, hanya digelar seminggu, berhasil membukukan transaksi sebesar Rp.1,2 Trillyun, lebih besar Rp.200 milyar dari yang ditargetkan semula. Dalam pameran yang dikunjungi 161.000 orang ini, Toyota berhasil menjual 812 unit; Honda menjual 888 unit; Suzuki menjual 301 unit; ditambah penjualan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), total 4.311 unit mobil yang terjual. Melihat besarnya angka itu, tentu akan berdecak kagum. Tapi tunggu dulu. Kalau dihubungkan dengan kelangkaan BBM yang terjadi, jumlah mobil sebanyak itu, jadi persoalan baru. Mungkinkah mobil-mobil bergerakkan tanpa bahar bakar minyak (?)
Kita ibaratkan saja seunit kendaraan roda empat menghabiskan 10 liter BBM perharinya. Maka 4.311 unit akan menghabiskan 43110 liter BBM atau 271,13 barel perhari. Angka 271,13 itu bukanlah masalah besar, kalau penduduk Indonesia masih 120 juta jiwa dan produksi minyak mentah 1,3 juta barel perhari. Tapi penduduk Indonesia 220 juta jiwa sekarang, dan produksi bersih Indonesia ( dikurangi 30 % inverstasi asing ) tinggal 650.000 barel perhari. Jelaslah 271,12 barel itu jadi masalah. Hanya memenuhi kebutuhan saat ini saja , sebesar 1,052 juta barel perhari, Indonesia harus mengimpor 400.000 barel.
Kebijakan Pembatas Jumlah Kepemilikan Mobil Pribadi sebagai Alternatif Hemat Energi.
Di Jakarta saja, menurut Gubernur DKI, Sutiyoso, tidak kurang 600 ribu kendaraan menyerbu Jakarta setiap harinya. Jumlah tersebut merupakan sebagian dari 4,5 juta unit kendaraan yang beroperasi di DKI. Setiap hari pada 2003, berdasarkan data gubernur, warga Jakarta membeli mobil sebanyak 138 unit. Tahun 2004 meningkat menjadi 269 mobil per hari (Replubika,2005).
Tingginya jumlah mobil seperti dijakarta, dimungkinkan, karena satu keluarga bisa memiliki 2 sampai 3 mobil. Entah itu karena kebutuhan atau hanya sekadar gengsi-gengsian, pastinya mobil-mobil itu telah menjadi "urban life style".
Ditopang berjamurnya merk baru dengan harga bersaing, ditambah kredit lunak, siapa saja bisa memiliki mobil baru. Buktinya, cukup uang muka sebesar Rp.4 juta saja, mobil mewah sekelas Volvo 960 GLA tahun 2000 sudah bisa dibawa pulang. Tidak aneh, kalau ada siswa SLTA menyetir mobil mewah itu sebagai angkutan pribadinya.
Jika pemerintah ingin serius dalam program penghematan energinya. Mau tak mau pemerintah harus menata ulang kebijakan kepemilikan kendaraan roda empat ini. Salah satunya dengan membatasi jumlah kepemilikan mobil pribadi. Misalnya, satu keluarga hanya diizinkan memiliki 2 mobil. Model kebijakan seperti itu pastinya akan menghemat BBM 3 - 4 % pertahunnya. Bahkan mampu menekan angka 70 % pencemaran emisi kendaraan bermotor, menjadi lebih rendah. Begitu pula dengan kemacetan, dapat diturunkan, seiring efesiensi penggunaan ruang jalan.
Bayangkan saja, jika seratus meter jalan raya (single road), dilalui 10 kendaraan roda empat, ukuran sedan ( 5x2,5 meter), kemudian berhenti bersama-sama, dipastikan terjadi antrian sepanjang 70 meter. Pada hal, mobil-mobil itu hanya mengangkut 2-3 orang saja. Dengan membatasi kepemilikan mobil pribadi, tentu panjang antrian itu bisa dikurangi. Sama artinya kemacetan juga dikurangi.
Jangan hanya mengandalkan Inpres No.10/2005
Ketika Inpres No.10/2005 dikumandangkan, langsung mendapatkan cibiran dari berbagai kelompok. Bagi masyarakat menengah kebawah, seperti pegawai negeri rendahan, anggota TNI/Polri yang berpangkat bintara, buruh pabrik, pedangan kaki lima, supir , kata penghematan , bukan sesuatu yang perlu diajarkan ulang.
Suka atau tidak, menghemat sudah jadi keharusan. Mari kita lihat data BPS tahun 1996, tentang persentasi alokasi gaji seorang buruh untuk setiap . Makanan mendapatkan alokasi terbesar, yaitu 38 %; perumahan 28 % ; pakaian 8 %; kesehatan 4 % ; pendidikan 9 % ; transportasi dan komunikasi 13 %. Walau 1996 sudah 10 tahun berlalu, tetap kondisi perekonomian Indonesia masih sama. Jadi data 1996 masih relevan digunakan.
Pemerintah boleh berargumentasi, Inpres No.10/2005 itu ditujukan untuk jajaran pemerintahan dan masyarakat kelas atas. Tapi Inpres No.10/2005 bukanlah senjata kuat memaksa kelompok masyarakat atas melakukan pengehematan. Padahal, akibat kelangkaan BBM itu, golongan masyarakat bawah yang paling merasakannya.
Karenanya butuh keberanian dan ketegasan pemerintah untuk mengatasi persoalan BBM untuk jangka waktu panjang. Maka, pembatasan jumlah kepemilikan mobil pribadi, bisa jadi salah satu solusinya.***
No comments:
Post a Comment